Ringkasan Berita:
- Bupati Sidoarjo Subandi menyebut bahwa sebenarnya santri dan orang tua santri dari Ponpes Mambaul Hikam sudah enggan menerima MBG sebelum kasus keracunan terjadi.
- Dia mengatakan hal itu diketahuinya setelah diberitahu langsung oleh pimpinan ponpes.
- Tak cuma itu, Subandi juga mengungkapkan temuannya soal kasus keracunan ini dimana ternyata SPPG yang menyalurkan MBG diduga melanggar SOP.
- Lalu, pemilik SPPG juga hanya seminggu sekali melakukan pengawasan.
Bupati Sidoarjo Subandi menyebut sebenarnya santri dan orang tua santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Hikam sudah menolak untuk menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum kasus dugaan keracunan terjadi pada Selasa (1/9/2026).
Dia mengatakan hal ini disampaikan langsung oleh pimpinan ponpes.
“Ini saja sudah disampaikan oleh pemilik dan pengasuh pondok pesantren ‘Pak Bupati, saya tidak mau menerima lagi (MBG) karena wali santri menolak, pak’. Ini kan kita beban berat sebagai kepala daerah,” katanya dalam program
Sapa Indonesia Malam
di
YouTube Kompas TV
, Rabu (2/9/2026).
Di sisi lain, Subandi turut membeberkan temuannya pasca kasus dugaan keracunan yang menimpa 566 santri Ponpes Mambaul Hikam.
Dia menyebut ada pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kalitengah, Tanggulangin, selaku pihak yang menyalurkan MBG ke Ponpes Mambaul Hikam.
Pasalnya, berdasarkan aturan yang ada, MBG paling lambat dikonsumsi setelah empat jam terhitung sejak disalurkan.
Namun, mengacu pada kasus keracunan di Ponpes Mambaul Hikam, makanan baru tiba antara pukul 12.00-13.00 WIB.
Padahal, proses memasak, disebut Subandi, sudah dilakukan sejak Selasa malam pukul 00.00 WIB dan baru selesai dikemas pukul 05.30 WIB.
“Kan masak dilakukan jam 12 (malam), kalau jam 12 terus pengiriman sampai jam 1 (siang), itu basi apa nggak? Makannya kita pertanyakan tadi kepada pengawas di sana. Jawabannya mereka tidak bisa menjawab,” jelas Subandi.
Selain itu, Subandi juga menyebut bahwa pemilik SPPG Kalitengah tidak rutin melakukan pengawasan.
Dia mengatakan pemilik hanya datang seminggu sekali karena berdomisili di Malang, Jawa Timur.
“Apalagi pemiliknya SPPG-nya ada juga saya tanya ‘bapak tinggal di mana?’ (Pemilik SPPG menjawab) ‘Saya tinggal di Malang’, ‘kalau tinggal di Malang, bagaimana pengawasannya?’ ‘Kadang saya seminggu sekali ke sini’. Nah seperti ini kan nggak boleh,” katanya
Berkaca dari fakta tersebut, Subandi pun meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait program MBG di Sidoarjo.
Dia tidak ingin dianggap sebagai kepala daerah yang tidak bisa menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Maka dari itu mari kita pengawasan bersama dan biarkan nanti MBG ini yang menjadikan program unggulan Pak Presiden, ini bisa diterima masyarakat dan betul-betul makanan yang bergizi. Ini harapan kita,” katanya.
Kasus Keracunan Masih Diselidiki, BBPOM Surabaya Lakukan Investigasi
Di sisi lain, kasus keracunan ini masih terus diselidiki. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan penyebab keracunan tidak bisa langsung disimpulkan akibat makanan tertentu.
“Ada yang nyebut sayuran tapi ada juga yang nggak nyentuh sayurnya, tapi juga mengalami masalah keracunan makanan,” kata Emil, Rabu, dikutip dari
Tribun Jatim.
Dia juga menyebut masih dilakukan penyelidikan terkait isu penyebab keracunan karena korban mengonsumsi sayuran dari menu MBG yang disalurkan.
Emil mengungkapkan bahwa makanan yang dikemas dalam satu paket memungkinkan adanya faktor lain yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Walaupun kadang-kadang memang karena itu dikemas bersamaan, meskipun bukan bersumber dari lauk yang itu, kadang-kadang bisa saja gitu,” ujarnya.
“Itu bisa saja terjadi. Jadi nggak bisa langsung disimpulkan, oh karena yang nggak makan sayur juga kena, atau sayurnya yang masalah, enggak segampang itu,” imbuhnya.
Investigasi juga akan dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya.
Tim khusus pun diterjunkan ke SPPG Kalitengah sebagai pihak yang menyalurkan menu MBG.
Kepala BBPOM Surabaya, Yudi Noviandi, mengonfirmasi tim investigasi telah bergerak di lapangan guna mengumpulkan sampel, mengamankan bukti, dan menggali data komprehensif.
“Saat ini tim dari BBPOM Surabaya sedang turun ke lokasi SPPG untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas terkait di Kabupaten Sidoarjo demi menggali informasi selengkap-lengkapnya,” ujar Yudi Noviandi, Rabu (2/9/2026).
Yudi menegaskan, koordinasi erat dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo dilakukan agar proses uji sampel dan pengawasan rantai pasok makanan dapat berjalan transparan.
Hasil investigasi nantinya akan menjadi landasan evaluasi total terhadap pola penyiapan dan distribusi MBG.
“Tujuan utamanya adalah kita ingin memastikan bahwa kejadian serupa ini ke depannya tidak akan terulang lagi,” tegas Yudi.
Di sisi lain, dari 566 orang yang mengalami keracunan, total sudah ada 320 santri sudah boleh pulang setelah dinyatakan pulih.
Namun sisanya yakni sebanyak 65 santri hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
(/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jatim/Sri Handi Lestari/Fatimatuz Zahroh)